Jakarta, Kilas Warta -- Indonesia kini resmi menjadi anggota penuh BRICS, kelompok ekonomi berkembang yang dianggap memiliki potensi besar untuk menjadi penyeimbang dominasi kekuatan Barat di arena global. Pengumuman ini disampaikan oleh Pemerintah Brasil, yang menyatakan dukungannya terhadap Indonesia sebagai bagian dari blok yang semakin relevan dalam geopolitik internasional.

Kementerian Luar Negeri Brasil, dalam pernyataannya pada Selasa (7/1/2025), menggarisbawahi bahwa Indonesia, sebagai negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara, "berbagi visi dengan anggota lainnya untuk mereformasi institusi global dan meningkatkan kerja sama di Global South."

Keanggotaan Indonesia sebenarnya telah disetujui pada pertemuan puncak BRICS di Johannesburg pada 2023. Namun, pengumuman resmi baru dilakukan menjelang Brasil memulai presidensi bergilirnya pada 2025.

Kementerian Luar Negeri Brasil menyebut, sebagai salah satu negara pendiri BRICS, Brasil memberikan dukungan penuh terhadap masuknya Indonesia, yang diharapkan dapat membawa kontribusi signifikan dalam memajukan kerja sama antarnegara berkembang.

Baca Juga : Mantan Presiden Jokowi Disebut Masuk Nominasi Tokoh Terkorup Sedunia Versi OCCRP

Sejarah Lahirnya BRICS
BRICS adalah kelompok ekonomi yang dibentuk oleh beberapa negara antara lain Brasil, Rusia, India, dan China, pada 2009 sebagai respons terhadap dinamika ekonomi global yang semakin membutuhkan partisipasi negara berkembang dalam pengambilan keputusan multilateral.

Afrika Selatan kemudian bergabung pada 2010, melengkapi blok yang kini melibatkan ekonomi terbesar di setiap benua. Fokus utama BRICS adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan reformasi tata kelola global yang lebih inklusif.

Pada 2023, BRICS mulai memperluas keanggotaannya dengan menambahkan Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab sebagai anggota penuh. Dengan bergabungnya Indonesia, BRICS kini menjadi representasi yang lebih luas dari negara-negara berkembang, mencakup populasi yang lebih besar dan ekonomi yang semakin beragam.

Baca Juga : WALHI Sumbar Sebut Ada Dugaan Aliran Dana Tambang Ilegal 600 Juta Per Bulan Kepada Aparat