Semarang, Kilas Warta -- Menyusul civitas akademica UGM, UI dan banyak perguruan tinggi yang lain membuat petisi dan seruan moral, sejumlah guru besar, dosen, dan mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) Semarang menyerukan Indonesia Dalam Darurat Demokrasi.

Seruan pernyataan sikap itu dilakukan setelah mencermati perkembangan konstelasi politik nasional menjelang Pemilu/Pilpres 2024.

Aksi diikuti puluhan guru besar dan dosen, serta ratusan mahasiswa, dan digelar di Taman Inspirasi depan Widya Puraya Kompleks Kampus Undip Semarang, Rabu (7/2/24) pagi.

“Ada tiga puluhan guru besar yang bergabung. Kami sangat memprihatinkan kalau terjadi penekanan, hari ini adalah bentuk penolakan dari segala bentuk intimidasi,” tegas Prof. Suradi Wijaya Saputra, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Undip, yang mewakili peserta aksi, membacakan pernyataan Indonesia Dalam Darurat Demokrasi tersebut.

Baca Juga : Harun Masiku, Sebuah Ambiguitas dalam Penindakan Tindak Pidana Korupsi

Suradi mengungkapkan, situasi saat ini diawali dari keputusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan batas umur calon presiden dan wakil presiden.

"Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diikuti oleh pelanggaran etika dalam kehidupan berdemokrasi,” ungkap Suradi. Dari situ, lanjutnya, kemudian terjadi pelanggaran etika yang mengganggu kehidupan demokrasi.

Maka guru besar, dosen, BEM se-Undip Semarang berlandaskan Tri Dharma Perguruan Tinggi menyerukan kepada penyelenggara dan masyarakat luas, yang terangkum dalam 5 poin yang disampaikan para civitas akademika.

Baca Juga : Prof. Suharnomo Dilantik Sebagai Rektor Universitas Diponegoro Masa Jabatan 2024-2029

Berita ini telah ditayangkan di website www.gojateng.com dengan judul Sejumlah Guru Besar, Dosen dan Mahasiswa Undip Serukan Indonesia Darurat Demokrasi.