Sejak masa awasl kemerdekaan, negara ini selalu menempuh jalan diplomasi berdasarkan politik luar negeri yang bebas-aktif untuk menghindari keterikatan penuh pada blok kekuatan yang tengah bersaing, sekaligus menjaga kapasitas manuver dalam menghadapi gejolak dan dinamika geopolitik.

Konsep hedging yang kini diterapkan Presiden Prabowo Subianto bukan mengesampingkan politik bebas-aktif itu, tetapi bentuk adaptasi terhadap situasi global yang multipolar dan lebih kompleks, dimana risiko konfrontasi terbuka semakin tinggi, sementara peluang kerjasama juga terbuka luas.

Operasionalisasi hedging memerlukan keseimbangan antara tiga elemen utama.

Pertama, diversifikasi aliansi ekonomi dan keamanan: Indonesia membangun hubungan kuat dengan kekuatan besar, sambil mempererat kerjasama regional melalui ASEAN, RCEP, dan IORA.

Kedua, peningkatan kapasitas nasional untuk mitigasi risiko, termasuk modernisasi pertahanan, penguatan diplomasi dan kesiapan mitigasi bencana maupun krisis politik di negara tetangga.

Ketiga, pemanfaatan norma dan kepemimpinan moral sebagai leverage dalam diplomasi. Kredibilitas Indonesia yang dikenal sebagai negara penengah dalam isu-isu kemanusiaan, misalnya penanganan krisis pengungsi Rohingya atau tanggap bencana di Filipina dan Timor Leste, menambah bobot tawar Indonesia di forum regional dan global.