Penjabat Gubernur Jateng, Nana Sudjana mengatakan, salah satu upaya mitigasinya adalah dengan koordinasi antara Pemprov Jateng, KPU, Bawaslu, TNI, Polri, dan Kejaksaan Tinggi.

“Kita maksimal dalam mengawal dan menyukseskan pemilu ini. Sehingga, butuh peningkatan sinergi di antara kami,” kata Nana, saat menerima kunjungan Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (4/6/2024).

Menurutnya, potensi kerawanan dalam penyelenggaraan Pilkada beragam. Mulai dari kompetisi antarparpol pendukung yang sangat intens, hoaks, hate speech, money politics, dan netralitas aparatur sipil negara (ASN).

“Untuk Pilkada, saya kira lebih rawan dibandingkan Pilpres,” beber Nana.

Oleh karenanya, diperlukan keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mengantisipasi konflik antarkelompok masyarakat pendukung.

Selain itu, lanjut Nana, perlu meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan instansi terkait. Tujuannya, agar dapat menjaga kondusivitas, kelancaran, dan ketertiban wilayah selama pemilu.