Penjabat Gubernur Jateng, Nana Sudjana mengatakan, salah satu upaya mitigasinya adalah dengan koordinasi antara Pemprov Jateng, KPU, Bawaslu, TNI, Polri, dan Kejaksaan Tinggi.

“Kita maksimal dalam mengawal dan menyukseskan pemilu ini. Sehingga, butuh peningkatan sinergi di antara kami,” kata Nana, saat menerima kunjungan Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (4/6/2024).

Menurutnya, potensi kerawanan dalam penyelenggaraan Pilkada beragam. Mulai dari kompetisi antarparpol pendukung yang sangat intens, hoaks, hate speech, money politics, dan netralitas aparatur sipil negara (ASN).

“Untuk Pilkada, saya kira lebih rawan dibandingkan Pilpres,” beber Nana.

Oleh karenanya, diperlukan keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mengantisipasi konflik antarkelompok masyarakat pendukung.

Selain itu, lanjut Nana, perlu meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan instansi terkait. Tujuannya, agar dapat menjaga kondusivitas, kelancaran, dan ketertiban wilayah selama pemilu.

“Kami juga merangkul forum-forum (warga), supaya mampu menjaga kondusivitas wilayah,” ungkapnya.

Disampaikan, pemantauan dan inventarisasi permasalahan selama tahapan Pilkada, juga dilakukan melalui Desk Pilkada yang melibatkan instansi vertikal. Desk Pilkada tingkat provinsi sampai kabupaten/kota pun sudah dibentuk.

“Posko Pilkada sudah disiapkan. Di kabupaten/kota juga sudah membuat,” jelasnya.

Untuk mengawal dan mengamankan Pilkada Serentak di Jawa Tengah, imbuh Nana, Pemprov Jateng sudah menyiapkan Satlinmas. Seusai Pemilu 2024 pada Februari lalu, sudah ada 97.291 anggota Satlinmas yang mengikuti pelatihan.

Jumlah itu nanti masih akan bertambah sesuai dengan kebutuhan KPU, mengingat jumlah TPS yang diperkirakan akan digunakan untuk Pilkada di Jawa Tengah sebanyak 58.677 lokasi.

“Kami terus lakukan pengecekan dan koordinasi dengan KPU terkait kebutuhan personel Satlinmas di masing-masing TPS,” ujar Pj gubernur.

Ketua KPU Jateng Handi Tri Ujiono mengatakan, dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk anggaran, fasilitasi, dan SDM, termasuk dua linmas di tiap TPS, sudah disiapkan.

“Kami juga akan terus berkoordinasi, agar sebulan sebelum pemungutan suara itu sudah terpenuhi untuk petugas pengamanan TPS,” kata dia.