Komitmen tersebut menyusul ditandatanganinya komitmen pembuatan mal pelayanan publik dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

"Mal pelayanan publik yang akan dihadirkan di Pati merupakan pembaharuan sistem pelayanan publik bagi daerah di Indonesia, yang lebih progresif karena memadukan pelayanan dari OPD di Pemkab Pati dengan instansi vertikal, BUMN dan BUMD," kata Wakil Bupati Pati Saiful Arifin melalui rilis yang diterima di Pati, Selasa.

Ia mengungkapkan penandatangan komitmen pembuatan mal pelayanan publik tersebut, berlangsung di Kantor Kementerian PAN RB, Selasa (10/3) yang diikuti 47 kepala daerah di Indonesia.

Pelayanan dalam mal pelayanan publik nantinya, kata dia, akan mengombinasikan dengan teknologi informasi yang sekaligus sebagai jawaban atas tantangan Revolusi 4.0 yang saat ini menjadi tantangan global pelayanan publik.

Dengan adanya penandatanganan komitmen penyelenggaraan mal pelayanan publik, maka Kabupaten Pati dapat segera membangunnya.

"Tentunya dengan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, kami mengharapkan warga dapat segera menikmati pelayanan modern berbasis teknologi informasi itu", ujar Wabup.

Mal pelayanan publik tersebut, lanjut Safin, akan menggabungkan berbagai jenis pelayanan di satu tempat, sehingga memudahkan masyarakat dalam mendapat pelayanan publik, mulai dari kependudukan, perizinan, dokumen, hingga perpajakan.

"Kemudahan ini akan dihadirkan di Kabupaten Pati, sehingga masyarakat lebih mudah untuk mengurus dokumen kependudukan, perizinan hingga pajak di satu tempat," ujarnya.

Ia berharap usai penandatangan komitmen pendirian mall pelayanan publik ini, OPD dan pemangku kepentingan terkait akan semakin serius dan bersungguh-sungguh dalam mewujudkan pelayanan yang lebih berkualitas di Kabupaten Pati.

"Tentunya akan kami sesuaikan dengan kebutuhan di Kabupaten Pati. Semoga mal pelayanan publik ini nantinya bisa memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan yang mudah, cepat dan tidak berbelit karena pelayanan publiknya tersentral sehingga lebih efektif dan efisien, serta memangkas birokrasi," ujarnya.