Namun, penyebab kematian dr. ARL perlu dibuktikan oleh polisi, bukan melalui asumsi tanpa bukti. Pada 16 Agustus 2024, Kapolrestabes Semarang menyatakan tidak ada bukti bullying terkait kematian dr. ARL, dan pihak keluarga membantah bahwa kematian ini disebabkan oleh bunuh diri.

Polisi sebagai institusi negara berwenang untuk menyelidiki dan menentukan sebab kematian. Namun, tindakan Menteri Kesehatan yang cepat menghentikan program Anestesi Undip tanpa bukti yang cukup menciptakan stigma negatif terhadap institusi Universitas Diponegoro.

Program PPDS sendiri sering kali menjadi tempat eksploitasi dengan jam kerja panjang dan beban kerja berat di RS Vertikal milik Kementerian Kesehatan, di mana para peserta PPDS diperlakukan seperti tenaga kerja murah tanpa gaji.

Meski sudah ada janji insentif sejak lebih dari 10 tahun lalu (UU 29/2013), hal ini tetap tinggal janji, dan kondisi ini merupakan bentuk eksploitasi yang tak boleh terjadi dalam masyarakat yang beradab.

Selain itu, beasiswa atau Tunjangan Belajar (Tubel) dari Kemenkes untuk PPDS memiliki aturan ketat. Mereka yang mundur dari program harus mengembalikan biaya pendidikan hingga lima kali lipat dari yang telah diterima, dan sepuluh kali lipat untuk dokter subspesialis.

Bagi penerima Tubel, seperti dr. ARL, kewajiban ini bisa menambah tekanan yang sangat besar. Dengan beban sebesar itu, tidak heran jika stres menjadi masalah besar bagi mereka.