Indopasific, Kilaswarta.com -- Partai Komunis Tiongkok (PKT) meningkatkan tindakan agresifnya di dekat beting yang disengketakan di Laut Cina Selatan pada awal Desember 2023 meskipun adanya diskusi tingkat tinggi baru-baru ini dan keputusan mahkamah internasional pada tahun 2016 bahwa wilayah itu berada dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) Filipina.

Pada tanggal 10 Desember, kapal pasukan penjaga pantai Tiongkok dan milisi maritim PKT menabrak dan menembakkan meriam air bertekanan tinggi ke arah kapal-kapal yang dioperasikan Filipina yang mencoba mengirimkan pasokan perbekalan kepada Pelaut Filipina di atas kapal BRP Sierra Madre, kapal yang sengaja dikandaskan dan berfungsi sebagai pos terdepan militer di Second Thomas Shoal. Gempuran meriam air itu mengakibatkan kerusakan pada dua kapal Filipina.

Jenderal Romeo Brawner Jr., komandan Angkatan Bersenjata Filipina, berada di atas salah satu kapal itu. “Tindakan itu murni agresi,” ungkap Romeo Brawner Jr. kepada The Associated Press (AP). “Saya menyaksikan berapa kali kapal besar pasukan penjaga pantai dan milisi Tiongkok memotong jalur kami. Mereka menyemprot kami dengan meriam air, kemudian menabrak kami.”

Romeo Brawner Jr. mengatakan dia tidak percaya para pelaut Tiongkok mengetahui bahwa dia berada di atas kapal itu, demikian yang dilaporkan Reuters. Manila mengajukan protes diplomatik kepada Republik Rakyat Tiongkok usai terjadinya insiden itu.

Baca Juga : Petinggi Militer AS Soroti Konflik Dunia, Sebut Invasi Rusia Ancam Perdamaian Global

“Sekali lagi, kami mengutuk tindakan pemaksaan dan manuver berbahaya terbaru Tiongkok yang tidak beralasan terhadap misi pasokan ulang perbekalan dan rotasi sah dan rutin Filipina … yang telah membahayakan nyawa rakyat kami,” ungkap Satuan Tugas Nasional Filipina di Laut Filipina Barat dalam sebuah pernyataan.

Meskipun terjadi “gangguan sembrono dan berbahaya,” awak kapal Filipina berhasil memasok ulang perbekalan kepada BRP Sierra Madre, dan Manila terus bertindak “sesuai dengan hukum internasional,” khususnya keputusan mahkamah internasional dan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa, demikian ungkap pernyataan itu.

“Filipina tidak akan gentar untuk menggunakan hak hukum kami atas zona maritim kami,” tambah satuan tugas itu.

Baca Juga : AS Siapkan Sanksi Bagi Penyedia Teknologi Militer Rusia