Sebagai balasannya, Washington menghidupkan kembali tambang Mountain Pass di California untuk memproduksi 42 ribu ton oksida rare earth per tahun menggandeng perusahaan Australia Lynas untuk menambah kapasitas global. Namun diversifikasi ini datang dengan biaya tinggi, menyebabkan harga neodymium melonjak lebih dari 300 persen antara 2023 dan 2025. Kenaikan harga tersebut berdampak luas pada industri energi terbarukan. General Electric misalnya, terpaksa harus menunda produksi turbin angin hingga lebih dari setahun karena keterbatasan pasokan magnet permanen.

Selain di bidang teknologi dan perdagangan, persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok juga merambah ke ranah infrastruktur global. Tiongkok, melalui Belt and Road Initiative (BRI), telah membangun puluhan pelabuhan strategis di berbagai belahan dunia yang tidak hanya berfungsi sebagai simpul dagang, tetapi juga berpotensi menjadi pos logistik militer. Hingga 2025, Beijing tercatat telah membiayai pembangunan atau pengelolaan 42 pelabuhan di Asia, Afrika, dan Eropa Timur. Di antaranya yang paling menonjol adalah Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka, yang disewakan selama 99 tahun sejak 2017. Secara resmi proyek itu disebut investasi komersial bernilai 1,12 miliar dolar, namun keberadaannya disinyalir memberi keleluasaan bagi Tiongkok untuk memantau lalu lintas kapal selam di Samudra Hindia. Dengan radar jarak jauh yang bisa mendeteksi hingga 300 kilometer, fasilitas ini memiliki arti strategis jauh melampaui nilai ekonominya.

Pelabuhan lainnya yang tidak kalah penting adalah Gwadar di Pakistan, bagian dari China-Pakistan Economic Corridor senilai 62 miliar dolar. Di sana, Tiongkok membangun fasilitas bawah laut yang mampu menampung kapal selam nuklir Type 093. Keberadaan pangkalan itu menimbulkan kekhawatiran di India karena berdekatan dengan rute utama pengiriman minyak dari Teluk Persia ke Eropa. Sebagai respons, India pun mempercepat pembangunan pelabuhan Chabahar di Iran. Sementara itu di Asia Tenggara, pelabuhan Ream di Kamboja mulai dioperasikan dengan akses eksklusif selama 30 tahun bagi Angkatan Laut Tiongkok. Letaknya hanya sekitar 400 mil dari pangkalan Amerika di Subic Bay, Filipina.

Amerika Serikat tidak tinggal diam. Washington pun menggalang proyek tandingan melalui Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) yang hingga 2025 telah mengucurkan lebih dari 42 miliar dolar untuk membiayai 28 proyek strategis. Salah satu proyek unggulannya adalah Koridor Lobito di Angola berupa jalur kereta yang menghubungkan tambang kobalt di Republik Kongo dengan pelabuhan di Samudra Atlantik. Selain PGII, Amerika juga menggagas Blue Dot Network, mekanisme sertifikasi infrastruktur yang menilai kelayakan proyek berdasarkan standar transparansi OECD.

Hingga 2025 sebanyak 312 proyek telah memperoleh sertifikasi ini. Skema itu bukan sekadar label mutu, tetapi juga alat diplomasi halus untuk menandingi citra BRI Tiongkok yang kerap dikritik karena menimbulkan beban utang tinggi di negara berkembang, seperti kasus Laos yang utangnya mencapai 45 persen dari PDB akibat pembiayaan proyek kereta cepat BRI.

Di Pasifik Selatan, persaingan infrastruktur kedua kekuatan besar ini juga terasa. Di Papua Nugini, Amerika mengucurkan dana 800 juta dolar untuk proyek pelabuhan Lae guna mengimbangi tawaran Beijing yang mencapai 1,2 miliar dolar untuk membangun pangkalan di Manus Island. Pertarungan pengaruh ini membuat banyak negara kepulauan di Pasifik terjebak dilema, antara kebutuhan investasi dan kekhawatiran atas kedaulatan nasional.