Jakarta, Kilaswarta.com -- Indonesia telah lama dikenal sebagai negeri yang kaya sumber daya alam. Sejak masa kolonial hingga pasca-kemerdekaan, kekayaan ini lebih sering dieksploitasi sebagai komoditas mentah.

Batubara, nikel, tembaga, timah, dan bauksit diekspor dalam bentuk raw material dengan harga rendah, sementara nilai tambah dan keuntungan terbesar justru dinikmati oleh negara pengimpor yang memiliki industri pengolahan.

Inilah pola klasik yang menjerat banyak negara berkembang, kaya sumber daya, tetapi miskin nilai tambah.

Langkah pemerintahan Jokowi dengan mendorong hilirisasi melalui pembangunan smelter menjadi jawaban atas warisan sejarah panjang tersebut.

Baca Juga : Smelter Tembaga Wujudkan Kedaulatan Industri Strategis Nasional Indonesia

Kebijakan hilirisasi bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan sebuah reorientasi arah ekonomi nasional Indonesia. Ia menandai pergeseran dari ekonomi ekstraktif berbasis ekspor mentah menuju ekonomi industri bernilai tambah.

Keputusan melarang ekspor bahan mentah mineral seperti nikel dan bauksit, walaupun menuai resistensi dari mitra dagang, merupakan sinyal keberanian politik yang jarang dimiliki oleh pemimpin negara berkembang.

Kebijakan ini ibarat pesan tegas kepada dunia bahwa Indonesia tidak lagi puas menjadi pemasok bahan baku murah, tetapi ingin menjadi produsen produk strategis global.

Baca Juga : Smelter Aluminium Indonesia Pemasok Utama Sektor Industri Aerospace