Gresik, Kilaswarta.com -- Indonesia, dengan cadangan sumber daya alam yang melimpah, dari nikel hingga batubara, terlalu lama menikmati ekspor bahan mentah. Namun, ketergantungan ini membuat nilai tambah ekonomi mengalir ke luar negeri, meninggalkan Indonesia sebagai penutup rantai pasok global.

Nilai tambah dari pengolahan, seperti feronikel atau komponen baterai, dinikmati oleh negara lain seperti China dan Jepang. Bauksit dan tembaga hampir sepenuhnya diekspor dalam bentuk mentah, tanpa pengolahan signifikan.

Hal ini membuat Indonesia kehilangan potensi ekonomi dan lapangan kerja, sementara daerah penghasil komoditas tersebut, seperti Papua, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara dan Maluku, tetap miskin.

Ketimpangan ini diperparah oleh rendahnya nilai investasi di sektor industri. Indonesia dengan cadangan sumberdaya alam yang melimpah, dari nikel hingga batubara, telah lama bergantung pada ekspor bahan mentah.

Baca Juga : Pembagunan Smelter Nikel Dorong Industrialisasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan hilirisasi Presiden Joko Widodo dinilai merupakan langkah sangat berani. Kebijakan ini diawali dengan larangan ekspor biji nikel mentah pada Januari 2020, yang disusul larangan ekspor bauksit dan beberapa komoditas lainnya, secara efektif mulai diterapkan Juni 2023.

Jokowi melihat, tanpa hilirisasi, Indonesia akan terus terjebak dalam peran sebagai pemasok bahan mentah, jauh dari visi menjadi negara industri maju.

Era kepemimpinan Jokowi, hilirisasi tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, melainkan juga sebagai instrument geopolitik Indonesia di kancah internasional.

Baca Juga : Smelter Aluminium Indonesia Pemasok Utama Sektor Industri Aerospace