Sri Mulyni menegaskan bahwa pengurangan belanja subsidi energi ini tidak akan mempengaruhi postur defisit APBN, karena ada potensi peningkatan penerimaan negara dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sebagai upaya antisipasi perubahan serupa yang disebabkan oleh dinamika ekonomi di masa depan, ia menyatakan bahwa APBN disusun dengan cukup fleksibel, meskipun asumsi dasar makroekonomi sudah ditetapkan.

Sementara itu, pengurangan belanja subsidi energi sebesar Rp 1,12 triliun tersebut akan dialokasikan untuk menambah anggaran kompensasi BBM dan listrik pada tahun depan.