Kesepakatan ini diambil dalam rapat bersama antara Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Hukum dan HAM, Gubernur BI dan Badan Anggaran DPR RI pada Rabu (4/9/2024)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, anggaran subsidi energi tahun depan akan dipotong sebesar Rp 1,12 triliun, turun dari sebelumnya Rp 204,53 triliun pada Rancangan APBN tahun 2025 menjadi Rp 203,41 triliun pada 2025.

Pemangkasan ini didorong oleh kondisi perubahan asumsi terhadap kurs.

"Hal ini lebih dikarenakan tadi kursnya Rp 16.100 menjadi Rp 16.000," ujar Sri Mulyani dalam rapat bersama DPR.

Ia juga menerangkan bahwa anggaran subsidi BBM dan LPG 3 kg mengalami penurunan menjadi Rp 113,7 triliun dari Rp 114,3 triliun.

Sementara itu, anggaran subsidi untuk listrik juga mengalai penurunan. Semula subsidi listrik dianggarkan sebesar Rp 90,2 triliun, turun Rp 500 miliar menjadi Rp 89,7 triliun.

Sri Mulyni menegaskan bahwa pengurangan belanja subsidi energi ini tidak akan mempengaruhi postur defisit APBN, karena ada potensi peningkatan penerimaan negara dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sebagai upaya antisipasi perubahan serupa yang disebabkan oleh dinamika ekonomi di masa depan, ia menyatakan bahwa APBN disusun dengan cukup fleksibel, meskipun asumsi dasar makroekonomi sudah ditetapkan.

Sementara itu, pengurangan belanja subsidi energi sebesar Rp 1,12 triliun tersebut akan dialokasikan untuk menambah anggaran kompensasi BBM dan listrik pada tahun depan.