Penyebabnya ialah banyak perusahaan tambang nikel yang belum mendapatkan persetujuan RKAB dari Kementerian ESDM. Akibatnya pasokan nikel ke perusahaan smelter menjadi terhambat. Padahal aktivitas di smelter tetap harus berjalan.

Kedepan, pemerintah harus terus berbenah untuk menghasilkan tata kelola yang baik dari sisi regulasi maupun implementasi. Hal ini penting dilakukan agar besarnya cadangan sumberdaya alam seperti nikel yang dimiliki Indonesia dapat dikelola dengan maksimal.