Dia mengatakan bahwa perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan sangat penting bagi Tokyo dan komunitas internasional.

"Kita harus berkolaborasi dengan sekutu kita dan negara-negara yang berpikiran sama, dan tidak pernah mentolerir upaya sepihak untuk mengubah status quo dengan penggunaan kekuatan di Indo Pasifik, terutama di Asia Timur," kata Kishida dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Kamis.

"Ukraina mungkin Asia Timur besok," tambah PM Jepang.

Kishida mengatakan Jepang tetap berkomitmen pada masalah seputar Taiwan, yang ingin dikuasai Beijing, untuk diselesaikan melalui dialog.

Pulau itu menaikkan tingkat siaga tinggi tak lama setelah Rusia menyerang negara tetangga itu pada akhir Februari.

Menteri Luar Negeri Joseph Wu menyatakan harapan pada hari Sabtu bahwa China akan diberi sanksi jika mengancam pulau itu dengan kekuatan atau menyerangnya.

Taiwan dan China sebelumnya saling menuduh memicu ketegangan di kawasan itu.

Beijing menolak perbandingan Taiwan dengan Ukraina pada saat itu sebagai tidak pantas.

Menanggapi pernyataan Kishida baru-baru ini pada hari Jumat, juru bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian memberi pernyataan.

"Jika pihak Jepang tulus menjaga perdamaian dan stabilitas di Asia Timur, maka itu harus segera berhenti memprovokasi konfrontasi negara-negara besar," katanya.

Bulan lalu, mengutip kampanye militer Rusia di Ukraina di antara alasan lain, Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa di Jepang mengajukan proposal untuk memperbarui Pedoman Program Pertahanan Nasional, dokumen strategi militer utama negara itu.

Menurut media Jepang, langkah tersebut mencakup perubahan yang akan memungkinkan Jepang untuk memperoleh "kemampuan serangan balik" untuk menyerang pangkalan musuh dan pusat komando.

Pada bulan Desember, AS dan Jepang menyusun rencana militer darurat sebagai tanggapan atas potensi konflik antara China dan Taiwan, menurut Kyodo News.

China sebelumnya menuduh Jepang ikut campur dalam masalah Taiwan, yang dianggapnya urusan dalam negeri.

Laksamana Samuel Paparo, komandan Armada Pasifik Angkatan Laut AS, mengatakan pada bulan April bahwa Beijing sedang mempelajari konflik Rusia-Ukraina, dan bahwa, dalam keadaan saat ini, invasi potensial ke Taiwan akan "sangat tidak dapat diprediksi."

Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss mengatakan akhir bulan lalu bahwa "NATO Global" perlu mempersenjatai Taiwan seperti halnya telah mempersenjatai Ukraina, di antara persyaratan lainnya.

Taiwan telah diperintah oleh pemerintahnya sendiri setelah perang saudara berakhir di China daratan pada tahun 1949.

Beijing menyatakan bahwa pihaknya mendukung reunifikasi damai, tetapi telah berjanji untuk membalas jika Taipei secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan.

AS dan banyak negara lain memiliki hubungan diplomatik tidak resmi dengan pulau itu.

Presiden Joe Biden mengatakan tahun lalu bahwa AS akan membela Taiwan jika China menyerang.

Disclaimer :
Konten ini adalah berita Advertorial. Seluruh isi content dan/atau material yang ada di dalamnya sepenuhnya merupakan tanggungjawab pihak pemasang iklan.