Disisi lain, Bahlil juga memberikan penekanan terkait urgensi pembentukan satuan tugas (satgas) untuk mengkoordinasikan kebijakan hilirisasi baik dengan pengusaha maupun pemerintah dengan mandat secara langsung dari Presiden.

Bahlil juga memberikan masukan untuk penguatan tata kelola yang berorientasi kepada hasil yang konret, penerapan conditionalities, serta pendekatan yang iteratif dan eksperimental.

“Saya berharap temuan dalam penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemeritah atau pemangku kepentingan lain di Indonesia yang terlibat dalam pembuatan kebijakan pengelolaan sumber daya alam,” tutup Bahlil.