Masalah ini memicu gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari kreditur, yang akhirnya berujung pada restrukturisasi utang melalui putusan homologasi pada Januari 2022.

Namun, dalam dua tahun berikutnya, Sritex gagal memenuhi kesepakatan restrukturisasi, yang menyebabkan pembatalan perjanjian dan berujung pada kepailitan.

Upaya Penyelamatan dan Gagalnya Intervensi Pemerintah

Presiden Prabowo Subianto dikabarkan mencoba menyelamatkan Sritex, mengingat perusahaan ini memiliki kepentingan strategis sebagai pemasok utama seragam militer Indonesia.

Namun sayangnya, upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang menggembirakan. Intervensi pemerintah untuk menyelamatkan perusahaan swasta sering kali menjadi kontroversi karena bisa menciptakan preseden buruk dan mengundang kritik terkait penggunaan dana publik.

Selain itu, secara internal beban utang Sritex terlalu besar. Total liabilitas Sritex mencapai Rp25 triliun, dengan utang bank sebesar Rp14,64 triliun.