Sukoharjo, Kilaswarta.com -- PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara, secara resmi akan menghentikan operasionalnya pada 1 Maret 2025. Keputusan penutupan ini tentu membawa dampak bagi 10,669 karyawan yang terpaksa harus mengalami pemutusan hubungan kerja.

Sritex, yang pernah menjadi raksasa industri tekstil Indonesia, akhirnya harus menyerah pada tekanan finansial dan persaingan global. Gagalnya restrukturisasi utang, krisis likuiditas, dan ketidakmampuan perusahaan dalam beradaptasi dengan tantangan industri menjadi faktor utama kejatuhannya.

Sejarah Panjang Sritex

PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) didirikan pada 1966 oleh Lukminto, yang lahir dengan nama Ie Djie Shin di Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur. Sebelum menjadi perusahaan tekstil raksasa, Sritex bermula sebagai toko kain di Pasar Klewer, Solo. Seiring waktu, bisnis ini berkembang menjadi industri tekstil yang memproduksi kain hingga pakaian jadi.

Pada 1982, Sritex mulai memasok kain untuk seragam militer, termasuk untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI). Keberhasilan ini membuka peluang ekspor ke berbagai negara, termasuk Jerman, yang menjadi tonggak pertumbuhan Sritex di pasar internasional.

Pada tahun 1990-an, Sritex mengembangkan bisnisnya dengan membangun pabrik pemintalan benang, penenunan kain, pencelupan, dan garmen di Sukoharjo, Jawa Tengah. Ekspansi ini menjadikannya salah satu pemain utama industri tekstil di Asia Tenggara.

Pada awal 2000-an, menjadi era keemasan bagi Sritex saat mengalami pertumbuhan pesat dengan ekspansi ke lebih dari 100 negara. Perusahaan ini dikenal sebagai pemasok seragam militer untuk lebih dari 30 negara, termasuk NATO dan Amerika Serikat.

Prestasi gemilang ini menguatkan status bisnis Sritex sehingga pada 2013 Sritex secara resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham SRIL. IPO ini mengukuhkan posisinya sebagai perusahaan tekstil terbesar bukan saja di Indonesia tapi juga di Asia Tenggara.

Pada periode 2015-2019, Sritex terus meningkatkan kapasitas produksi dengan membangun pabrik-pabrik baru dan mengakuisisi beberapa perusahaan tekstil lainnya. Keberhasilan ini menjadikannya simbol industri tekstil Indonesia di pasar global.

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada 2020 menjadi titik balik bagi Sritex. Permintaan pasar menurun drastis akibat melemahnya industri tekstil global. Sejumlah klien besar membatalkan pesanan, sementara biaya operasional tetap tinggi.

Situasi geopolitik ditengarai turut memperburuk situasi. Konflik global seperti perang Rusia-Ukraina dan ketegangan di Timur Tengah mengganggu rantai pasokan tekstil, yang memperburuk kondisi keuangan Sritex.

Selain itu, persaingan internasional dengan industri serupa dari China dan Vietnam, mengakibatkan perusahaan semakin terjepit dalam pasar yang semakin kompetitif.

Sehingga memasuki 2021, Sritex mengalami kesulitan likuiditas dan gagal membayar utang sindikasi sebesar US$350 juta.

Masalah ini memicu gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari kreditur, yang akhirnya berujung pada restrukturisasi utang melalui putusan homologasi pada Januari 2022.

Namun, dalam dua tahun berikutnya, Sritex gagal memenuhi kesepakatan restrukturisasi, yang menyebabkan pembatalan perjanjian dan berujung pada kepailitan.

Upaya Penyelamatan dan Gagalnya Intervensi Pemerintah

Presiden Prabowo Subianto dikabarkan mencoba menyelamatkan Sritex, mengingat perusahaan ini memiliki kepentingan strategis sebagai pemasok utama seragam militer Indonesia.

Namun sayangnya, upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang menggembirakan. Intervensi pemerintah untuk menyelamatkan perusahaan swasta sering kali menjadi kontroversi karena bisa menciptakan preseden buruk dan mengundang kritik terkait penggunaan dana publik.

Selain itu, secara internal beban utang Sritex terlalu besar. Total liabilitas Sritex mencapai Rp25 triliun, dengan utang bank sebesar Rp14,64 triliun.

Besarnya utang ini membuat penyelamatan dari pemerintah menjadi sulit tanpa membebani anggaran negara.

Sritex juga mengalami krisis likuiditas yang parah dan defisit modal, yang berarti aset perusahaan tidak cukup untuk menutupi utangnya. Hal ini membuat investor dan kreditur kehilangan kepercayaan terhadap kelangsungan bisnisnya.

Meskipun ada upaya penyelamatan, termasuk dari pemerintah, besarnya beban utang dan kondisi keuangan yang sudah kritis membuat intervensi menjadi tidak efektif.

Kepailitan Sritex menjadi pelajaran berharga bagi industri tekstil Indonesia bahwa manajemen keuangan yang sehat dan adaptasi terhadap perubahan pasar sangat penting untuk menjaga keberlangsungan bisnis. (*)