Agar kemitraan melindungi kepentingan petani:

1. Perjanjian harus tertulis dan disahkan notaris.
2. Memuat klausul tentang harga, standar mutu, pembagian keuntungan, penyelesaian sengketa.
3. Menjamin tidak ada paksaan harga sepihak dari pihak mitra.

Di beberapa daerah, perjanjian antara petani dan tengkulak masih dilakukan secara lisan, termasuk dalam pinjam-meminjam modal dengan pembayaran hasil panen. Praktik ini rawan menimbulkan sengketa karena:

1. Tidak ada bukti tertulis yang mengikat secara hukum.
2. Sulit menuntut hak jika terjadi wanprestasi.
3. Cenderung merugikan petani dalam penentuan harga.

Bisa kita lihat contoh nya dari daerah lain yang telah menerapkan perlindungan hukum yaitu, Kopi Robusta Merapi (Sleman) yang telah memiliki sertifikat HAKI menunjukkan peningkatan kesejahteraan petani setelah perlindungan hukum diterapkan.

Termasuk dalam kemitraan pemasaran dan  Kopi Kintamani (Bali) menerapkan kemitraan inti plasma yang sukses, dengan petani mendapatkan harga lebih stabil berkat kontrak tertulis. Dari kedua contoh tersebut membuktikan bahwa perlu adanya perlindungan hukum untuk Petani Kopi Kendal Robusta di desa Gedong.

Maka diperlukan Percepat Sertifikasi Indikasi Geografis agar kopi memiliki perlindungan dan nilai jual lebih tinggi. Susun Perjanjian Kemitraan Tertulis antara petani dan mitra, melibatkan notaris dan pendamping hukum. Dan Pelatihan Hukum untuk Petani mengenai hak dan kewajiban dalam kontrak.

Perlindungan hukum bagi petani Kopi Robusta Kendeng di Desa Gedong tidak hanya soal menjaga kualitas kopi, tetapi juga memastikan bahwa setiap kerja sama yang dilakukan baik dalam bentuk kemitraan maupun pemasaran memberikan keuntungan yang adil dan terjamin secara hukum.