Kendal, Kilaswarta.com -- Kopi Robusta Kendeng dari Desa Gedong, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, merupakan salah satu komoditas unggulan daerah yang memiliki cita rasa khas,pengaruh lingkungan geografis dan teknik budidaya lokal. Namun, potensi besar ini perlu diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai, terutama ketika petani menjalin kerja sama atau perjanjian kemitraan dengan pihak lain. Tanpa perlindungan yang tepat, petani berisiko mengalami kerugian, baik dari segi harga, kualitas, maupun hak atas produk mereka.

Langkah awal perlindungan hukum yang kini ditempuh adalah Sosialisasi Sertifikasi Indikasi Geografis (SIG) untuk Kopi Robusta Kendeng.  

"SIG memberikan pengakuan hukum atas keterkaitan produk dengan daerah asalnya, mencegah pemalsuan, dan meningkatkan nilai jual. Produk yang telah memiliki SIG dapat dijual dengan harga 30–40% lebih tinggi dibanding produk tanpa sertifikasi." Jelas Ardy Wibowo S.S.T.,M.B.A selaku Dosen Pembimbing Lapangan.

Keuntungan utama SIG bagi petani:

1. Kepastian Identitas Produk Nama “Kopi Robusta Kendeng” hanya dapat digunakan oleh kopi yang benar-benar berasal dari wilayah tersebut.
2. Perlindungan Hukum Nasional dan  Internasional Memungkinkan perlindungan di pasar ekspor.
3. Nilai Ekonomi Lebih Tinggi Pasar cenderung membayar lebih untuk produk dengan label resmi.

Kemitraan antara petani dan pihak lain (perusahaan, koperasi, eksportir) dapat diatur dalam bentuk pola inti plasma. Dalam pola ini:

Pihak Inti (perusahaan) menyediakan bibit, pendampingan teknis, pupuk, akses pembiayaan, dan kepastian pembelian hasil.

Pihak Plasma (petani) berkewajiban membudidayakan kopi sesuai standar dan menjual hasilnya kepada pihak inti.

Agar kemitraan melindungi kepentingan petani:

1. Perjanjian harus tertulis dan disahkan notaris.
2. Memuat klausul tentang harga, standar mutu, pembagian keuntungan, penyelesaian sengketa.
3. Menjamin tidak ada paksaan harga sepihak dari pihak mitra.

Di beberapa daerah, perjanjian antara petani dan tengkulak masih dilakukan secara lisan, termasuk dalam pinjam-meminjam modal dengan pembayaran hasil panen. Praktik ini rawan menimbulkan sengketa karena:

1. Tidak ada bukti tertulis yang mengikat secara hukum.
2. Sulit menuntut hak jika terjadi wanprestasi.
3. Cenderung merugikan petani dalam penentuan harga.

Bisa kita lihat contoh nya dari daerah lain yang telah menerapkan perlindungan hukum yaitu, Kopi Robusta Merapi (Sleman) yang telah memiliki sertifikat HAKI menunjukkan peningkatan kesejahteraan petani setelah perlindungan hukum diterapkan.

Termasuk dalam kemitraan pemasaran dan  Kopi Kintamani (Bali) menerapkan kemitraan inti plasma yang sukses, dengan petani mendapatkan harga lebih stabil berkat kontrak tertulis. Dari kedua contoh tersebut membuktikan bahwa perlu adanya perlindungan hukum untuk Petani Kopi Kendal Robusta di desa Gedong.

Maka diperlukan Percepat Sertifikasi Indikasi Geografis agar kopi memiliki perlindungan dan nilai jual lebih tinggi. Susun Perjanjian Kemitraan Tertulis antara petani dan mitra, melibatkan notaris dan pendamping hukum. Dan Pelatihan Hukum untuk Petani mengenai hak dan kewajiban dalam kontrak.

Perlindungan hukum bagi petani Kopi Robusta Kendeng di Desa Gedong tidak hanya soal menjaga kualitas kopi, tetapi juga memastikan bahwa setiap kerja sama yang dilakukan baik dalam bentuk kemitraan maupun pemasaran memberikan keuntungan yang adil dan terjamin secara hukum.

Sertifikasi Indikasi Geografis dan perjanjian kemitraan tertulis adalah dua pilar utama yang dapat memperkuat posisi tawar petani di pasar lokal maupun global.

Reporter: Tiara Raudhatul Jannah, mahasiswi Fakultas Hukum Undip