Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng, Jumeri, mengatakan dengan adanya program SPP gratis, maka sekolah harus mengubah Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS). Jika sebelumnya RKAS dibuat sesuai tahun ajaran baru selama satu tahun, maka tahun ini harus dibuat hanya enam bulan mulai Januari hingga Juli 2020.

�Kami sudah mengirim surat edaran ke seluruh kepala sekolah SMA/SMK/SLB negeri terkait hal ini. Kami juga sudah melakukan sosialisasi secara intensif,� kata dia.

Seluruh kepala sekolah, lanjut dia juga wajib mengembalikan pembayaran SPP yang terlanjur dilunasi oleh siswa. Apabila tidak dikembalikan secara utuh, maka akan ada sanksi tegas yang diberikan.

�Kalau tidak dikembalikan, pasti kami ambil tindakan. Karena program SPP gratis ini bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi siswa, mengurangi drop out dan mengurangi kemiskinan di Jawa Tengah,� tegasnya.

Pemprov Jateng telah menganggarkan dana Rp860, miliar untuk menggratiskan biaya pendidikan bagi siswa SMA/SMK/SLB negeri mulai tahun 2020. Dana sebesar itu dialocationkan dari APBD Jateng 2020.

Total ada 303.205 siswa SMA yang akan menerima program SPP gratis ini. Sementara siswa SMK berjumlah 263.645 orang, dan siswa SLB sekitar 8.010 orang.