Regulasi yang Tidak Efektif dan Sulit

Proses perizinan tambang yang panjang, birokratis, dan mahal sering menjadi alasan mengapa banyak pelaku usaha lebih memilih jalur ilegal.

Berdasarkan laporan World Bank, rata-rata proses perizinan pertambangan di Indonesia bisa memakan waktu hingga dua tahun. Situasi ini dimanfaatkan oleh para pelaku untuk menjalankan tambang tanpa izin resmi. Mereka lebih memilih jalan pintas ketimbang harus berurusan dengan prosedur yang rumit dan berbelit-belit.

Regulasi yang ada pun kerap tumpang tindih dan kurang sinkron antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan di lapangan.

Dampak Lingkungan dan Sosial

Dampak dari aktivitas tambang ilegal tidak bisa dianggap remeh. Di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, misalnya, aliran Sungai Kapuas tercemar akibat limbah tambang emas ilegal. Air sungai yang dulunya menjadi sumber kehidupan masyarakat kini berubah menjadi ancaman kesehatan.