Dengan adanya satgas ini, diharapkan tidak ada lagi ego sektoral yang menghambat proses perizinan dan implementasi hilirisasi. Semua kementerian terkait akan bekerja secara terpadu dalam satu tim untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Satgas Hilirisasi akan fokus pada 36 komoditas, termasuk produk pertambangan seperti mineral dan batu bara, pertanian, dan farmasi.

Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperluas hilirisasi tidak hanya di sektor pertambangan, tetapi juga di sektor lain yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

Salah satu alasan utama dibentuknya Satgas Hilirisasi adalah untuk mengatasi berbagai hambatan dalam proses perizinan yang selama ini menjadi kendala.

Menteri Bahlil mengungkapkan bahwa meskipun Izin Usaha Pertambangan (IUP) relatif mudah didapat, namun izin lain seperti Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), dan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) seringkali sulit diperoleh.

Dengan adanya satgas, diharapkan proses perizinan dapat dipercepat dan disederhanakan. Pembentukan Satgas Hilirisasi diharapkan dapat membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia.