Semarang, Kilaswarta.com -- Kebudayaan bukan hanya kumpulan gagasan, tetapi sesuatu yang diwujudkan dalam tindakan sehari-hari—dalam cara orang bekerja, berhubungan, membangun komunitas, dan merespons tantangan hidup. Nilai budaya Jawa selalu teruji bukan di ruang pemikiran, tetapi di ruang sosial: di ladang, di balai desa, di ruang tamu rumah-rumah kampung, di pasar tradisional, di musyawarah RT, hingga di ritual adat dan keagamaan. Di ruang-ruang itulah ngopeni ngelakoni menjadi etos kehidupan yang nyata.

Di tingkat paling kecil, ngopeni dimulai dari rumah. Dalam banyak literatur etnografi, rumah tangga Jawa digambarkan sebagai unit sosial di mana relasi antaranggotanya dibangun atas dasar keselarasan, rasa, dan perhatian yang konstan.

Hildred Geertz menegaskan bahwa keluarga Jawa menempatkan “perawatan emosional dan harmoni hubungan” sebagai unsur inti dalam pembentukan karakter anak.

Ibu, sebagai figur sentral dalam pengasuhan, menjalankan ngopeni bukan hanya melalui pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi melalui komunikasi halus, penanaman rasa andhap-asor, dan teladan dalam menjaga keseimbangan emosi.

Dengan demikian, ngopeni berperan sebagai mekanisme transmisi nilai antargenerasi.

Perhatian yang sama juga diterapkan dalam relasi antara anak dan orang tua. Dalam masyarakat Jawa, penghormatan terhadap orang tua bukan sekadar norma moral, melainkan praktik ngopeni yang memiliki dimensi spiritual.

Anak yang berbakti kepada orang tua dianggap menjalankan keseimbangan kosmologis antara masa lalu, masa kini, dan masa depan keluarga.

Koentjaraningrat mencatat bahwa tindakan merawat orang tua di usia senja dilihat sebagai wujud konkret dari “etika balas budi” yang berakar kuat dalam sistem nilai Jawa.

Perilaku tersebut menunjukkan bahwa ngopeni bukan sekadar kewajiban, tetapi bagian dari laku hidup yang menjaga harmoni keluarga.

Ngopeni dalam rumah tangga juga tampak dalam bagaimana orang Jawa memandang relasi suami–istri.

Meskipun struktur keluarga cenderung patriarkal, banyak penelitian menunjukkan bahwa perempuan Jawa memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga.

Pedagang kecil, pengelola ekonomi keluarga, hingga pengambil keputusan harian sering kali adalah perempuan.

Dalam konteks tersebut, ngopeni bukan hanya merawat secara emosional, tetapi juga menjaga keseimbangan ekonomi keluarga melalui kerja keras, kreativitas, dan keteguhan.

Di tingkat komunitas, ngopeni termanifestasi terutama dalam bentuk gotong royong. Gotong royong bukan sekadar kerja bersama, tetapi praktik merawat kehidupan sosial.

Setiap anggota komunitas mengambil bagian dalam menjaga fasilitas umum, membantu tetangga yang punya hajatan, merawat sawah yang berbagi irigasi, atau ikut kerja bakti di balai desa.

Clifford Geertz menyebut bahwa gotong royong adalah “mekanisme sosial yang menyatukan masyarakat dalam etika kesalingan yang halus tetapi kuat”.

Contoh konkrit ngopeni komunitas dapat dilihat dalam tradisi sambatan atau rewang. Ketika seseorang membangun rumah, anggota komunitas datang membantu tanpa meminta upah.

Ketika keluarga mengadakan hajatan, para tetangga hadir untuk membantu memasak, mengatur dekorasi, atau menyiapkan peralatan. Kegiatan ini menunjukkan bagaimana ngopeni memperkuat solidaritas sosial.

Tidak hanya mempererat hubungan, tetapi juga memperkuat modal sosial (social capital) yang menjadi penopang ketahanan komunitas.

Dalam sejarahnya, masyarakat Jawa mengembangkan berbagai lembaga tradisional untuk menjaga kohesi sosial, seperti rukun tetangga dan rukun warga, yang berfungsi sebagai alat koordinasi sosial sekaligus forum musyawarah.

Lembaga-lembaga ini mewadahi praktik ngopeni yang terinstitusionalisasi: menjenguk warga yang sakit, membantu korban bencana, hingga mengumpulkan iuran kecil untuk perbaikan jalan.

Penelitian M. Adnan Madjid mengenai tata sosial pedesaan menunjukkan bahwa modal sosial berbasis gotong royong ini berperan besar dalam ketahanan sosial masyarakat Jawa di tengah perubahan zaman.

Jika ngopeni adalah etika kepedulian, maka ngelakoni adalah etika tindakan. Ngelakoni menuntut konsistensi, ketekunan, dan kemampuan untuk “menjalani peran” dengan penuh kesadaran.

Dalam masyarakat Jawa, berbagai profesi—baik petani, guru, pengrajin, pedagang, maupun pelaku seni—menjalankan perannya dengan pemahaman bahwa kerja bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi bagian dari laku hidup.

Petani Jawa, misalnya, menjalani ngelakoni melalui ritme kerja yang sabar dan teratur. Mereka mengelola sawah dengan memperhitungkan musim, membaca tanda alam, dan memadukan pengetahuan tradisional dengan pengetahuan modern.

James Scott menunjukkan bahwa petani di Asia Tenggara, termasuk Jawa, menjalankan etos “work with nature,” yaitu bekerja dengan kesadaran penuh terhadap ritme alam, bukan melawannya.

Dalam dunia pendidikan, ngelakoni tampak dalam dedikasi guru kepada murid-muridnya. Banyak penelitian mengenai guru SD dan SMP di pedesaan Jawa menunjukkan bahwa mereka bekerja melampaui tugas formal: mendampingi siswa di luar jam belajar, memberi perhatian khusus kepada anak-anak yang bermasalah, hingga menyisihkan waktu untuk kunjungan rumah. Ini bukan sekadar “kerja tambahan,” tetapi bagian dari kesadaran profesi sebagai laku pengabdian.

Dalam konteks birokrasi dan layanan publik, ngelakoni memiliki makna strategis. Birokrat atau aparat pemerintahan yang ngelakoni pekerjaannya secara konsisten akan memperlihatkan integritas, ketepatan waktu, dan keberlanjutan program.

Studi Douglas Kammen mengenai birokrasi lokal di Indonesia mencatat bahwa keberhasilan program-program pembangunan sangat ditentukan oleh komitmen personal aparat lokal dalam menjalankan peran, bukan hanya oleh struktur kebijakan.

Dengan demikian, ngelakoni bukan sekadar etos budaya, tetapi dapat memengaruhi efektivitas kebijakan publik.

Dalam masyarakat Jawa, harmoni adalah nilai yang dijaga ketat. Harmoni bukan berarti ketiadaan konflik, melainkan kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama, antara kehendak dan kewajiban, antara rasa dan laku. Prinsip ini tercermin jelas dalam praktik ngopeni ngelakoni.

Ngopeni tanpa ngelakoni akan menimbulkan ketimpangan—ada perhatian tanpa tindakan. Ngelakoni tanpa ngopeni juga menimbulkan ketidakseimbangan—tindakan tanpa dasar moral.

Sehingga harmoni terwujud ketika kedua nilai ini dijalankan beriringan. Prinsip dualitas ini sangat khas dalam pemikiran Jawa, yang sering kali menggabungkan dua prinsip menjadi satu kesatuan, seperti konsep “cipta–rasa–karsa,” “rukun–tepa selira,” dan “eling–waspada”.

Di tingkat sosial, harmoni ini terwujud dalam kemampuan masyarakat menjaga kohesi di tengah perubahan. Modernisasi, urbanisasi, dan teknologi membawa banyak tantangan baru, yaitu fragmentasi sosial, kesenjangan ekonomi, hingga pola interaksi baru yang lebih cepat tetapi kurang hangat.

Nilai ngopeni ngelakoni menyediakan kerangka sosial yang dapat membantu masyarakat Jawa Tengah menghadapi perubahan tanpa kehilangan karakter sosialnya.

Mengamati praktik ngopeni dan ngelakoni dalam masyarakat Jawa memberi landasan empirik untuk memahami bagaimana nilai tersebut dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan publik.

Ketika pemerintah daerah mengadopsi nilai ini sebagai basis pembangunan, mereka bukan sedang memperkenalkan sesuatu yang asing, tetapi justru mengangkat nilai yang telah hidup dalam masyarakat.

Nilai ngopeni memberi arah pada pembangunan manusia: pendidikan, kesehatan, lingkungan, perlindungan sosial. Nilai ngelakoni memberi arah pada tata kelola: implementasi program, integritas birokrasi, dan konsistensi.

Keduanya saling melengkapi. Dengan demikian, filosofi ini tidak sekadar menjadi slogan, tetapi menjadi panduan kebijakan yang memiliki kedalaman sosial.

Bagian ini menunjukkan bahwa “ngopeni ngelakoni” bukan hanya gagasan normatif, tetapi praktik keseharian yang telah menjadi etos sosial masyarakat Jawa.

Pemahaman ini menjadi titik pijak penting untuk membangun paradigma pembangunan yang relevan, berakar budaya, dan manusiawi.

Bagian selanjutnya akan mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai itu dapat dipetakan menjadi kerangka pembangunan Jawa Tengah secara operasional. (*)