Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidato pertamanya saat sidang paripurna pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 di Senayan, Jakarta pada Minggu (20/10/2024).

“Saudara-saudara sekalian, pemerintahan yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi,” ungkap Prabowo.

Ia menuturkan bahwa swasembada energi menjadi suatu keharusan yang dimiliki Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Hal ini menurutnya penting disaat situasi global yang berkecamuk dan potensi perang yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Prabowo menekankan, saat situasi itu terjadi, semua negara akan berfokus untuk mengurusi negaranya sendiri sehingga akan sulit bagi Indonesia untuk mendapatkan sumber energi dari negara lain.

Indonesia sendiri menurutnya telah memiliki limpahan sumberdaya alam yang sangat banyak. Sumberdaya alam seperti kelapa sawit, singkong, tebu, jagung, panas bumi, batubara, air dan lain sebagainya akan mampu dimanfaatkan menjadi sumber energi sehingga tidak perlu lagi bergantung pada negara lain.

Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia merespon positif tantangan dan target Presiden untuk menjadikan Indonesia swasembada energi.

Menurutnya, hal itu dapat dicapai salah satunya dengan peningkatan produksi minyak siap jual (lifting). Ia juga menambahkan perlunya mendorong konversi campuran bahan bakar dengan kelapa sawit atau biodisel yang saat ini berada diangka B30 menjadi B30, B60, B80 bahkan B100.

“Lalu kita bangun LPG, karena kita impor LPG sampai 6 juta ton. Kita bangun jaringan gas terutama bsa dialiri di Pulau Jawa dan hilirisasi dan blue energi untuk net zero emission,” ucap Bahlil di Istana Negara pada Senin (21/10/2024), dikutip dari cnbcindonesia.com.

Disisi lain, Fahmy Radhi selaku pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) menuturkan bahwa swasembada energi dapat diwujudkan dengan pengembangan dan pemanfaatan sumber energi baru.

Fahmy juga mengungkapkan dua strategi yang dapat dilakukan pemerintahan Prabowo, yaitu dengan menarik minat asing untuk berinvestasi dan bekerjasam dengan perusahaan energi dalam negeri.

Menurutnya, Presiden harus mampu memberikan insentif serta dukungan bagi investor asing dengan nilai yang sama besar dengan hilirisasi nikel. Hal ini dikarenakan kebutuhan teknologi asing dalam pengembangan energi terbarukan.

Selain itu, strategi lainnya ialah pengembangan riset dalam negeri dengan menggandeng kampus-kampus dalam negeri serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Namun, hal ini tentu membutuhkan komitmen jangka panjang karena biaya yang cukup besar serta waktu yang diperlukan cukup lama.