Jakarta, Kilaswarta.com -- Organisasi jurnalisme investigasi atau Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), buka suara terkait mekanisme penyusunan daftar finalis pemimpin paling korup di dunia, yang di dalamnya tercantum nama mantan presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam pernyataan resmi, Organisasi jurnalisme investigatif yang berbasis di Amsterdam Belanda ini menyatakan masuknya Jokowi ke dalam daftar finalis berdasarkan hasil nominasi yang diajukan oleh publik.

Dari proses nominasi ini, ada lebih dari 55 ribu pengajuan yang diterima OCCRP yang mencakup tokoh politik terkenal hingga individu yang kurang dikenal.

Panel juri independen yang terdiri dari pakar, masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis berpengalaman luas dalam investigasi korupsi dan kejahatan, kemudian memberikan penilaian atas nama-nama yang masuk. Pada proses ini, OCCRP tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan, karena saran datang dari publik global.

OCCRP menjelaskan bahwa meskipun mereka menerima banyak nominasi dari publik, keputusan akhir ditentukan oleh panel juri berdasarkan penelitian investigatif dan keahlian kolektif jaringan mereka. 

Pernyataan Resmi

Selama 13 tahun, OCCRP memberikan "penghargaan" kepada sejumlah tokoh dunia yang diputuskan oleh panel juri ahli yang terdiri dari masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis dengan pengalaman luas dalam menyelidiki korupsi dan kejahatan.

Mereka menekankan bahwa penghargaan ini bertujuan untuk menyoroti sistem dan aktor yang memungkinkan terjadinya korupsi dan kejahatan terorganisir, serta mengingatkan akan pentingnya mengungkap ketidakadilan.

Penghargaan "Person of The Year" pada 2024 pun diputuskan diberikan kepada Presiden Suriah Bashar Al Assad, yang bukan termasuk di antara orang-orang yang paling banyak dinominasikan.

Para juri menilai peran Al Assad dalam mengacaukan Suriah dan kawasan tersebut melalui jaringan kriminalnya, pelanggaran hak asasi manusianya, dan korupsi yang dilakukannya membuatnya menjadi pilihan utama.

Nama mantan presiden Jokowi termasuk di antara finalis yang mendapatkan dukungan signifikan dari nominasi online dan memiliki dasar untuk dimasukkan dalam daftar tersebut.

Dalam pernyataan yang dimuat di website resminya, OCCRP menyebut mereka tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya. Namun, kelompok masyarakat sipil dan para ahli mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi secara signifikan melemahkan komisi antikorupsi Indonesia.

Selain itu, Jokowi juga dikritik secara luas karena merusak lembaga pemilihan umum dan peradilan Indonesia untuk menguntungkan ambisi politik putranya, yang sekarang menjadi wakil presiden di bawah presiden baru Prabowo Subianto.

“Para juri menghargai nominasi warga negara, tetapi dalam beberapa kasus, tidak ada cukup bukti langsung tentang korupsi yang signifikan atau pola pelanggaran yang sudah berlangsung lama,” kata Penerbit OCCRP Drew Sullivan.

"Namun, jelas ada persepsi yang kuat di antara warga negara tentang korupsi dan ini seharusnya menjadi peringatan bagi mereka yang dinominasikan bahwa masyarakat sedang mengawasi, dan mereka peduli. Kami juga akan terus mengawasi," imbuhnya.

Proses seleksi akhir OCCRP didasarkan pada penelitian investigasi dan keahlian kolektif jaringan global. Penghargaan ini menyoroti sistem dan aktor yang memungkinkan terjadinya korupsi dan kejahatan terorganisasi, tetapi juga berfungsi sebagai pengingat akan kebutuhan berkelanjutan untuk mengungkap ketidakadilan.

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia di Era Jokowi

Masuknya Jokowi dalam daftar finalis Person of the Year 2024 versi OCCRP menimbulkan perdebatan di media sosial. Beberapa pihak melihatnya sebagai cerminan dari persepsi publik terhadap upaya pemberantasan korupsi selama masa kepemimpinannya.

Untuk diketahui, selama dekade kepemimpinan Jokowi, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mengalami fluktuasi. Pada 2014, IPK Indonesia berada di angka 34. Indeks ini sempat membaik pada tahun-tahun berikutnya, mencapai 40 pada 2019. Namun, setelah itu, IPK Indonesia kembali menurun, mencapai angka 34 pada 2022 dan 2023, sama dengan nilai saat Jokowi pertama kali menjabat sebagai presiden. (*)