Hal ini diungkapkan oleh Horas Pasaribu, Koordinator Perlindungan Lingkungan Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba), yang menyatakan bahwa aturan tersebut masih dalam tahap kajian.

“Sedang dibuat kajian dan akan ada peraturan pemerintah khusus untuk IKN,” ungkap Horas di Jakarta, Selasa (24/09/2024), dikutip dari antaranews.com.

Meskipun jadwal terbitnya belum pasti, regulasi ini akan mengatur kegiatan reklamasi dan pascatambang untuk memulihkan ekosistem di lahan yang terdampak.

Sebelumnya, Otorita IKN sedang menyusun pedoman reklamasi lahan bekas tambang. Hal ini disampaikan oleh Myrna Safitri selaku Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN.

Ia menambahkan bahwa Otorita IKN juga telah melakukan konsultasi publik bersama elemen masyarakat dalam proses penyusunan pedoman reklamasi tambang sekitar IKN.

Pedoman ini juga ditujukan agar ada keselarasan antara reklamasi tambang sekitar IKN dengan arah kebijakan pembangunan wilayah IKN.