Nantinya dengan adanya pedoman ini diharapkan dapat memfasilitasi pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dalam reklamasi tambang dan juga mendorong ketercapaian environmental, social, and governance (ESG) perusahaan.

Hingga April 2024, terdapat 59 IUP di kawasan IKN, dengan luas area mencapai 56.895 hektare dan sekitar 17.500 hektare area bekas tambang.

Perlu diketahui, reklamasi pascatambang menjadi kewajiban pemegang IUP dalam mengelola lingkungan hidup sebagai syarat pelaksanaan produksi bagi IUP yang masih berlaku hingga selesai masa perizinannya. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional IKN.