Hal ini diungkapkan oleh Horas Pasaribu, Koordinator Perlindungan Lingkungan Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba), yang menyatakan bahwa aturan tersebut masih dalam tahap kajian.

“Sedang dibuat kajian dan akan ada peraturan pemerintah khusus untuk IKN,” ungkap Horas di Jakarta, Selasa (24/09/2024), dikutip dari antaranews.com.

Meskipun jadwal terbitnya belum pasti, regulasi ini akan mengatur kegiatan reklamasi dan pascatambang untuk memulihkan ekosistem di lahan yang terdampak.

Sebelumnya, Otorita IKN sedang menyusun pedoman reklamasi lahan bekas tambang. Hal ini disampaikan oleh Myrna Safitri selaku Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN.

Ia menambahkan bahwa Otorita IKN juga telah melakukan konsultasi publik bersama elemen masyarakat dalam proses penyusunan pedoman reklamasi tambang sekitar IKN.

Pedoman ini juga ditujukan agar ada keselarasan antara reklamasi tambang sekitar IKN dengan arah kebijakan pembangunan wilayah IKN.

Nantinya dengan adanya pedoman ini diharapkan dapat memfasilitasi pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dalam reklamasi tambang dan juga mendorong ketercapaian environmental, social, and governance (ESG) perusahaan.

Hingga April 2024, terdapat 59 IUP di kawasan IKN, dengan luas area mencapai 56.895 hektare dan sekitar 17.500 hektare area bekas tambang.

Perlu diketahui, reklamasi pascatambang menjadi kewajiban pemegang IUP dalam mengelola lingkungan hidup sebagai syarat pelaksanaan produksi bagi IUP yang masih berlaku hingga selesai masa perizinannya. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional IKN.